FEB Hadirkan Akademisi dan Praktisi dalam Seminar Pembangunan

Sumber Foto: Dok.Humas Untag Sby

 

Dalam Ekonomi Pembangunan, ekonom dituntut untuk dapat berpikir mikro maupun makro serta harus tanggap pada perubahan dan kebijakan. Itulah yang disampaikan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNTAG Surabaya-Dr. Slamet Riyadi, MS., Ak., CA dalam Seminar Pembangunan pada Selasa, (27/11). “Setidaknya ekonom dalam Ekonomi Pembangunan harus peduli akan perubahan dan terjemahkan dalam bahasa praktisi. Karena itu, seminar ini diadakan untuk menjembatani pelajaran di kelas agar menghasilkan praktisi berkualitas,” katanya. Dengan tema Pemerataan Ekonomi dengan Pembangunan Infrastuktur yang Berkualitas, seminar yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya di R. Soeparman Hadipranoto gedung Graha Wiyata lt. 9 dihadiri mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan FEB UNTAG Surabaya dari lintas angkatan.

Tampil sebagai moderator Novi Theresia Kiak, SE., M.SE., dengan pemateri Kepala Bidang Prasarana Wilayah-Ir. Toni Indrayanto, MT. Dia menuturkan bahwa kajian tentang pembangunan menjadi penting dan Jawa Timur menjadi sentral di pembangunan nasional. Pasalnya pemerintah provinsi terus berupaya melakukan pembangunan infrastruktur secara inklusif. “Karena menurut pak gubernur, pembangunan berkualitas itu inklusif. Di tingkat nasional, daya saing infrastruktur baik. Pemprov punya visi 10 tahun ke depan agar bisa melebihi DKI Jakarta,” terangnya. Pembangunan infrastruktur ada 2, yaitu: self infrastructure (pendidikan dan kesehatan) dan hard infrastructure (bangunan, fasilitas umum, dan jalan). Pembangunan harus didorong oleh SDM, teknologi dan kerjasama seluruh stakeholder. Toni menjelaskan bahwa dalam rencana jangka panjang, Jawa Timur adalah pusat agribisnis mengingat pertanian yang maju, di samping industri dan perdagangan.

Pada kesempatan yang sama Ahli Perencanaan Pembangunan-Dr. Nurul Istifadah, SE., M.Si. turut menjadi pemateri. Dia menerangkan bahwa di provinsi Jawa Timur ketimpangan justru meningkat, bukan pertumbuhan ekonomi. “Pembangunan infrastruktur naik, tapi mengapa ekonomi justru turun? Jawa Timur menjadi pusat pertanian, industri, dan perdagangan. Jika salah satu sakit maka akan membuat ekonomi turun,” katanya. Senada dengan Toni, Nurul menjelaskan bahwa infrastruktur bukan hanya jalan. Menurutnya pembangunan infrastruktur perlu banyak biaya dan recovery rate yang lama. Apalagi jika dibebankan kepada pemerintah, maka harus membuka peluang kerjasama dengan swasta. Menurutnya ada kajian bahwa infrastruktur tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini diakibatkan biaya pembangunan yang mahal membuat harga jual mahal. Sehingga pemerintah harus mengeluarkan uang ganda dengan subsidi. Karena inklusif maka harus bisa menikmati semua kalangan. (um/aep)

www.untag-sby.ac.id